SYAARAR.COM
  Home  |  Refleksi  |  Kombur  |  Religous  |  Free Code  |  Download  |
RUU Jaminan Produk Halal
Ditulis oleh : Syamsul Arham
Tanggal : 19 Februari 2013, 18:02:2
Dibaca : 2211

Usulan untuk mempreteli kewenangan MUI dalam memberikan sertifikasi kepada lembaga lain selain MUI. Tentu ini akan membawa dampak negatif yang tidak sedikit bagi ummat Islam.

Dalam beberapa hari belakangan ini, pembicaraan tentang RUU Jaminan Produk Halal (JPH) ramai dibicarakan, terutama dikalangan ummat Islam. Tentu ini merupakan perbincangan yang menarik, karena ini adalah kebutuhan dasar ummat Islam dimana merupakan kebutuhan sebagian besar rakyat Indonesia.

 

Pembahasan atau wacana undang-undang halal sudah cukup lama diwacanakan, tapi baru tahun ini dicanangkan untuk dijadikan undang-undang.

 

RUU Jaminan Produk Halal ini salah satunya mengatur tentang sertifikasi halal  yang selama ini ditangani oleh MUI, satu-satunya lembaga sertifikasi yang ada dan diakui oleh pemerintah maupun ummat Islam. Tentu akan menarik dengan RUU ini ada usulan untuk mempreteli kewenangan MUI sebagai satu-satunya lembaga yang berhak untuk melakukan sertifkasi.

 

Semua ini tidak terlepas dari persoalan bisnis, bahwa disetiap RUU yang akan dijadikan UU, maka kalangan bisnis akan menfaatkannya dan bahkan mencoba mengatur RUU ini.

 

Kalau dilihat kebutuhan, RUU ini sangat bermanfaat sekali, karena dengan RUU ini, ummat Islam terutama ummat Islan di Indonesia bisa lebih terjamin akan kebutuhan produk halal.

 

Usulan untuk mempreteli kewenangan MUI dalam memberikan sertifikasi kepada lembaga lain selain MUI. Tentu ini akan membawa dampak negatif yang tidak sedikit bagi ummat Islam.

 

Mengapa demikian?

 

Karena dengan diberikannya lembaga lain selain MUI untuk mengeluarkan sertifikasi, maka akan ada dualisme, trilisme, quadlisme dalam pemberian sertifikasi. Belum lagi jika ada perbedaan rumusan atau rujukan dalam menentukan kehalalan produk apalagi sampai ada yang menganggap lembaganya lebih valid dari lembaga lain, tentu ini akan membingungkan dan polemik dikalangan ummat dalam menentukan pilihan.

 

Dengan adanya potensi polemik yang muncul, tentu akan menimbulkan perpecahan ummat dan pada tingkat tertentu perbedaan paham atau aliran dalam memilih lembaga sertifikasi.

 

Belum lagi metoda yang dipakai dalam menentukan kehalalan, tentu tidak terlepas dari kemajuan teknologi, bagaimana lembaga sertifikasi dapat mengaplikasikannya kedalam lembaganya. Bagi lembaga yang tidak dapat atau terlambat dalam menerapkan teknologi tentu akan dianggap tidak valid sehingga lembaga yang merasa punya teknologi yang lebih maju menganggap lembaga lain tidak valid.

 

Dengan adanya potensi polemik yang muncul, maka alangkah baiknya jika lembaga sertifikasi ini diberikan kepada satu lembaga saja yaitu MUI, selain sudah berpengalaman juga bisa memberikan rasa aman bagi ummat Islam.

 

Kita bisa bercermin dari negara Islam di timur tengah, dimana lembaga sertifikasi diberikan kepada satu lembaga atau badan pemerintah yang berhak mengeluarkan sertifikasi.

 

Kiranya RUU ini dapat memberikan rasa aman dan keutuhan ummat yang butuh perlindungan akan produk halal.

 

BSD, 20 Februari 2013.



Post related
  • Amerika Mendanai Teknologi Dunia Islam
  • Fatwa MUI Tentang AKAD TABARRU’
  • Tags
    RUU Jaminan Produk HalalHalalSertifikasi halalMUIDunia Islam
    Social Media

    Posting komentar Anda :
    Name :
    Email :
    Website :
    Comment :
    Validation word :


     

    ©SYAARAR.Com. All rights reserved.